Setelah "membagikan" mobil mewah kepada anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, kini kepresidenan berencana untuk membeli pesawat kepresidenan. Tujuannya untuk digunakan oleh presiden RI saat melakukan perjalanan dinas. Rencana ini menjadi "heboh" lantaran harga pesawat yang "wow" mahal (untuk kantong rakyat), yakni RP 200 MILYAR. Pembelian pesawat ini menurut Istana telah mendapat persetujuan dari DPR. DPR mempertimbangkan, jika memiliki pesawat sendiri akan lebih murah pengeluarannya, dibanding menyewa pesawat setiap kepala negara melakukan lawatan.
Pesawat yang akan dibeli rencananya adalah pesawat Boeing 737-700ER Next Generation (belum ada kepastian apakah jenis Boeing 737-200/300/400/500/600/700/800/900). Jenis ini adalah Long range large capacity corporate jet. Boeing 737-700 memiliki berbagai varian seperti Boeing 737-700 BBJ, Boeing 737-700 BBJ2, Boeing 737-700 BBJ3 serta varian lainnya. Dibuat oleh perusahaan Boeing Commercial Airplanes Amerika Serikat.
Jenis 737-700 sebenarnya cocok untuk pesawat kargo karena memiliki pintu samping kiri pesawat yang lebih lebar dari jenis lainnya. Jika dimasukkan kursi, maka kursinya bisa dipindahkan secara dinamis sesuai kebutuhan. Jumlah kursi bisa diatur antara 48 atau 76 atau 126 atau 149 kursi (jika dipepetkan), 500 orang penumpang jika selonjoran, 1000 orang penumpang jika berdiri -- emang bus metromini.
Saat ini Alat Transportasi Udara Kepredidenan RI adalah rotorcraft/chopper (non-fixed-wing) berupa Helikopter jenis AS 332 Super Puma berwarna putih berlogo Garuda Indonesia. Dikelola oleh Squadron 6 Atang Senjaya Bogor. NKRI belum memiliki Pesawat Kepresidenan RI dari jenis fixed-wing (pesawat udara). Selama ini jika melakukan perjalanan dinas ke negara lain, presiden cenderung menyewa dari Garuda Airlines.
Jika akhirnya rencana pembelian ini benar terwujud, rasanya wajar jika sebagian besar rakyat di negeri ini akan kecewa. Presiden boleh beranggapan "demi kelancaran tugas negara", namun uang sebesar 200 milliar rupiah tetap sangat berharga dan lebih berguna jika ditujukan untuk kepentingan rakyat. Wajar pula jika pada tanggal 28 januari kemarin, ribuan orang berdemonstrasi memprotes program SBY (pemerintah) yang tak kunjung menyejahterakan rakyat. Atau jangan-jangan pemerintah beralasan "ini bukan uang negara" ? Nah lo..?
